
RIAU, 20 November 2026 — Dalam upaya untuk menjaga kelestarian hutan, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaksanakan penertiban terhadap dua perusahaan besar, yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau. Tindakan ini mencakup pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk PT RAPP yang mencapai luas 338.536 hektare, serta penguasaan kembali PKS dan kebun kelapa sawit PT GSL yang meliputi 42 hektare.
Kolaborasi dalam penertiban ini melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian dan lembaga pemerintahan, dengan kehadiran para pejabat kunci seperti Kepala BPKP dan Wakil Menteri Kehutanan. Tindakan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Keputusan untuk mencabut izin PBPH PT RAPP dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2026. Keputusan ini diambil setelah adanya evaluasi oleh Satgas PKH yang menemukan beberapa pelanggaran serius, seperti kebakaran lahan gambut berulang kali dan pembukaan tambang tanpa izin.
Selain itu, penguasaan kembali lahan PT GSL terjadi setelah teridentifikasi adanya kegiatan pemrosesan yang berasal dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin. Dengan langkah ini, pemerintah Berkomitmen untuk menghentikan praktik yang merugikan dan mengembalikan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



